Uni Eropa Akui Produk Kayu Indonesia


Uni Eropa Akui Produk Kayu Indonesia

TEMPO Interaktif, Jakarta – Indonesia sudah bisa memasarkan produk kayu dan olahannya ke sejumlah negara di Uni Eropa seperti Belgia, Italia, Spanyol, Norwegia, dan sebagainya. Hal ini karena Indonesia telah memperoleh jalur hijau setelah negosiasi selama 4-7 tahun dengan pihak Eropa. Jalur hijau ini melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang disetujui Uni Eropa.

Dirjen Bina Usaha Kehutanan Iman Santoso mengatakan beberapa negara Uni Eropa telah menyatakan kesiapannya untuk menerima produk kayu yang telah mendapat sertifikat SVLK dari Indonesia sehingga tidak ada lagi istilah kayu Indonesia dianngap sebagai kayu illegal. “Mereka akhirnya sepakat sistem legalisasi Indonesia sudah sesuai dan diterima dengan begitu semua kayu asal Indonesia tidak bisa diakui negara lain sebagai kayu mereka,” katanya, Senin, 26 September 2011.

SVLK membuat status kayu Indonesia sudah legal dan tak perlu melalui pemeriksaan lagi. Walaupun kemungkinan juga Eropa menggunakan kriteria yang lain.

“Tapi yang tidak boleh adalah menolak barang dari Indonesia. Tidak haram, dan tak menyebabkan kerusakan lingkungan,” katanya.

Meskipun begitu, pihaknya mengingatkan pihak Uni Eropa agar tidak mencederai perjanjian kesepakatan ini dengan menyetujui juga perjanjian dengan negara lain seperti Malaysia. “Seperti kayu merbau yang merupakan khas kayu Indonesia, dilegalisir oleh negara lain, dan diekspor ke Eropa, Ini yang tidak bisa dibenarkan. Sertifikasi ini mengantisipasi kayu Indonesia diakui Malaysia.”

Untuk menghindari pelegalan kayu Indonesia oleh Malaysia, Indonesia akan menandai 48 produk HS sehingga bisa diketahui kriteria khas kayu Indonesia. Kriteria kayu secara fisik, yang penting diketahui legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. “Jenis kayu yang berpotensi diakui pihak luar antara lain Meranti dan Kapur,” katanya.

Sementara itu, Direktur Bina pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Muhammad Firman mengatakan sejauh ini sudah ada sekitar 125 perusahaan industri kayu yang menerapkan SVLK. Sedangkan untuk Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sudah lebih dari 30 unit yang menerapkan SVLK.

Biaya untuk memproses SVLK sendiri berkisar Rp 25- 100 juta. Namun pihaknya menjamin jika biaya tersebut memberatkan perusahaan kecil maka akan dibantu kementerian ataupun memakai sistem kolektif. Menurut rencana, sistem SVLK akan resmi diberlakukan 3 Maret 2013 meskipun sejak sekarang uji coba sudah diterapkan. “Target kami 75 persen tahun 2012 sudah menerapkan SVLK ini, itu sudah bagus,” ujarnya.

Sementara bagi 25 persen yang tidak bisa menerapkan SVLK, pangsa pasar akan diarahkan bagi negara selain Uni Eropa seperti Jepang, Amerika Serikat dan Timur Tengah. Namun tetap diusahakan pada 2014 seluruh industri sudah bisa mendapatkan SVLK.
Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/09/26/brk,20110926-358378,id.html

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s