Kayu Indonesia Tembus Eropa


Kayu Indonesia Tembus Eropa

 

Jurnas.com | AKHIRNYA setelah negosiasi selama 4-7 tahun dengan pihak Eropa, kayu Indonesia memperoleh jalur hijau untuk dipasarkan di sejumlah negara Uni Eropa seperti Belgia, Italia, Spanyol, Norwegia. Pasalnya, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang mulai diterapkan di Indonesia bisa diterima oleh Uni Eropa.

Dirjen Bina Usaha Kehutanan Iman Santoso mengatakan beberapa negara Uni Eropa telah menyatakan kesiapannya untuk menerima produk kayu yang telah mendapat sertifikat SVLK dari Indonesia sehingga tidak ada lagi istilah kayu Indonesia dianggap sebagai kayu ilegal. “Mereka akhirnya sepakat sistem legalisasi Indonesia sudah sesuai dan diterima dengan begitu semua kayu asal Indonesia tidak bisa diakui negara lain sebagai kayu mereka,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/9) untuk memaparkan hasil perjanjian Indonesia-Uni Eropa di Jakarta, Senin (26/9).

Ia mengatakan dengan SVLK ini membuat status kayu Indonesia menjadi legal, tak perlu pemeriksanaan lagi. Walaupun kemungkinan juga Eropa menggunakan kriteria yang lain. “Tapi yang tidak boleh adalah menolak barang dari Indonesia. Tidak haram, dan tak menyebabkan kerusakan lingkungan,” katanya.

Meskipun begitu, pihaknya mewanti-wanti pihak Uni Eropa agar tidak mencederai perjanjian kesepakatan ini dengan menyetujui juga perjanjian dengan negara lain seperti Malaysia. “Seperti kayu merbau yang merupakan khas kayu Indonesia, dilegalisir oleh negara lain, dan diekspor ke Eropa. Ini yang tidak bisa dibenarkan, sertifikasi ini mengantisipasi kayu Indonesia diakui Malaysia,” katanya.

Untuk menghindari pelegalan kayu Indonesia oleh Malaysia, Indonesia akan menandai 48 produk HS sehingga bisa diketahui kriteria khas kayu Indonesia. “Kriteria kayu secara fisik, yang penting legal dan berasal dari hutan yang dikelola sustainable. Jenis kayu yang berpotensi diakui pihak luar antara lain meranti dan kapur,” katanya.

Sementara itu, Direktur Bina pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Muhammad Firman mengatakan sejauh ini sudah ada sekitar 125 perusahaan industri kayu yang menerapkan SVLK . Sedangkan untuk Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sudah lebih dari 30 unit yang menerapkan SVLK.

Biaya untuk memproses SVLK sendiri berkisar Rp25- 100 juta. Namun pihaknya menjamin jika biaya tersebut memberatkan perusahaan kecil maka akan dibantu kementerian ataupin memakai sistem kolektif.

Sistem ini rencananya akan resmi diberlakukan 3 Maret 2013. “Target kami 75 persen tahun 2012 sudah menerapkan SVLK ini, itu sudah bagus,” katanya

Sementara sisanya 25 persen yang tidak bisa menerapkan SVLK, pangsa pasar akan diarahkan bagi negara selain Uni Eropa seperti Jepang, Amerika Serikat dan Timur Tengah. “Namun diusahakan nantinya diarahkan 2014, suka tak suka dia sudah harus punya SVLK,” katanya.

 

 

Sumber: http://www.jurnas.com/news/40360/Kayu_Indonesia_Tembus_Eropa/1/Ekonomi/Ekonomi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s