Indonesia protes aturan kayu Eropa untuk Malaysia


Indonesia protes aturan kayu Eropa untuk Malaysia

JAKARTA. Mulai tahun 2013, Uni Eropa akan memberlakukan aturan baru soal kayu, di antaranya hanya membolehkan kayu legal untuk masuk ke 27 negara anggotanya. Namun, Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) melihat ada ketidakadilan dalam aturan itu. Pasalnya, khusus untuk Malaysia, aturan itu berlaku hanya bagi sebagian wilayahnya.

“Hanya berlaku untuk Malaysia yang di semenanjung, bukan Malaysia yang terletak di Borneo yaitu Sabah dan Sarawak. Padahal kita tahu, banyak kayu ilegal Indonesia yang ada di sana,” kata Robianto Koestomo, anggota APKINDO dan Ketua Komite Industri Produk Hutan Kadin.

Ia menceritakan saat ini, Malaysia sedang menyelesaikan negosiasi Voluntary Partnership Agreement (VPA) dengan Uni Eropa. VPA adalah perjanjian negara produsen kayu dengan Uni Eropa untuk menjalankan sistem lisensi kayu Eropa yang baru alias Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT).

Menurutnya, dalam pertemuan di Brussel, Belgia, pekan lalu, negosiator Uni Eropa John Bazil sudah mengakui bahwa Malaysia hanya akan meneken VPA untuk kawasan semenanjung saja. Robianto menyampaikan keberatannya itu kepada Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Julian Wilson, dalam sosialisasi rencana kerja sama ekonomi Uni Eropa dan Indonesia atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), kemarin (20/9).

Wilson sendiri mengaku belum mengetahui hal itu. “Saya belum menerima kabar itu, nanti akan saya cek,” ujarnya. Namun, ia menyarankan Indonesia berfokus pada sistem legalisasi kayu yang sudah dimiliki alias Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Di antara negara-negara pengekspor kayu ke Eropa, baru Indonesia yang memiliki sistem ini.

“SVLK memang sudah diterima oleh Uni Eropa. Ini termasuk dalam VPA Indonesia-Uni Eropa,” tambah Robianto. Indonesia juga sudah merampungkan negosiasi VPA tersebut sejak Mei lalu. Kini, VPA tinggal menanti tanda tangan dari kedua kepala negara.

Di antara eksportir kayu ke Eropa, Indonesia akan menjadi negara Asia pertama yang meneken VPA. Selain Indonesia, ada empat negara Afrika yang sudah menekennya, yakni Kamerun, Congo, Republik Afrika Tengah, dan Ghana.

Negara yang sudah meneken perjanjian VPA dapat mengekspor kayu ke Eropa lewat jalur hijau alias tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan negara yang belum memiliki VPA dengan Uni Eropa harus melalui proses uji tuntas (due diligence) asal kayu.

Robianto menambahkan, Indonesia juga akan menerbitkan sertifikat legalitas kayu yang bernama V-Legal. Penerbitnya adalah Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. “Kita baru akan uji coba pada 10 produk dulu. Rencananya, V-Legal baru wajib di 1 Januari 2013,” ujarnya.

 

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/v2/read/1316520627/77873/Indonesia-protes-aturan-kayu-Eropa-untuk-Malaysia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s