KORUPSI KEHUTANAN


KORUPSI KEHUTANAN
KPK Didesak Bentuk Tim Khusus

Sabtu, 9 Juli 2011

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia, diminta membentuk tim khusus untuk menangani kasus korupsi kehutanan. Pasalnya, selama ini tingkat keberhasilan penanganan kasus korupsi kehutanan, sangat rendah.

Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin dalam siaran pers yang diterima Suara Karya, Jumat (8/7).

“Padahal, dana reboisasi (DR) saja, tingkat penyimpangannya hampir seperempat APBN, atau sekitar Rp 250 triliun. Angka tersebut akan semakin membengkak jika seluruh pelanggaran tentang kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dikalkulasi,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS itu.

Namun kenyataannya, kata dia, korupsi kehutanan yang terungkap secara nasional hanya segelintir saja, itupun tidak tuntas sampai ke akar-akarnya. Menurut dia, pada akhir 2009 lalu, hasil penyelidikan KPK mengungkap sejumlah penyimpangan yang dilakukan pejabat senior Kementerian Kehutanan yang menyalahgunakan dana Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan (Gerhan) sebesar Rp 180 miliar.

Namun, hingga kini belum ada kabar penyelesaiannya. Jauh sebelumnya, ia menambahkan, pada 1999 ditemukan hilangnya dana sebesar 5,2 miliar dolar AS akibat penyimpangan dana reboisasi yang dilakukan selama 5 tahun periode 1993-1994 sampai dengan 1997-1998.

“Kasus korupsi kehutanan ini sebenarnya sudah akut, namun sulit untuk dibongkar dalam waktu cepat. Kondisi ini diindikasikan melibatkan pengusaha kehutanan, oknum aparat penerbit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), hingga keterlibatan kepala daerah, karenanya harus dilawan secara sistimatis,” ujarnya.

Salah satunya, kata dia, dilakukan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L). “Ini merupakan sebuah upaya sistematis dalam melawan korupsi kehutanan, selain pembinaan,” ujar Ma’mur.

Sayangnya, selama 2 tahun perjalanannya, RUU ini terganjal hanya karena tidak adanya kesepakatan dari pemerintah untuk membentuk Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (KP3L) sebagai pelaksana amanah UU tersebut jika sudah disahkan.

Padahal, jika KP3L ini terbentuk, akan sangat membantu KPK untuk mendapatkan data awal yang akurat, sehingga KPK dapat menemukan titik awal dalam membongkar kasus korupsi kehutanan yang besar. (Sugandi)

 

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=282449

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s