Menhut dituding pelanggar pertama Inpres Moratorium


Menhut dituding pelanggar pertama Inpres Moratorium

 

Jakarta – Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dituding telah melanggar peta indikatif moratorium dengan melakukan alih fungsi kawasan konservasi dan hutan lindung menjadi hutan produksi seluas 81.490 hektar.

Tudingan tersebut disampaikan Greenomics Indonesia atas hasil studi terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/Menhut-II/2011 beserta 19 peta lampirannya tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.

“Perubahan peta indikatif moratorium oleh Menteri Kehutanan tersebut menjadikan Menteri Kehutanan sebagai pejabat pertama yang telah melanggar Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, kepada primaironline.com, di Jakarta, Senin (27/6)..

Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diterbitkan pada 31 Mei 2011, yang merupakan hari ke-11 pelaksanaan moratorium. Greenomics mengecam langkah menhut yang telah mengubah fungsi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung menjadi hutan produksi permanen, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

“Padahal, kawasan konservasi dan hutan lindung yang dirubah fungsinya tersebut telah ditetapkan untuk dimoratorium dan sudah ditunjukkan dalam peta indikatif moratorium. Kok malah menhut mengubah fungsi kawasan konservasi dan hutan lindung tersebut menjadi ajang eksploitasi,” papar Elfian.

Elfian secara keras mengingatkan Menhut bahwa Inpres Moratorium sama sekali tidak memasukkan komponen perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagai salah satu dari empat pengecualian Inpres Moratorium.

Greenomics juga mengungkapkan, kawasan konservasi dan hutan lindung yang dirubah fungsinya menjadi ajang eksploitasi tersebut, ternyata mayoritasnya berupa kebun-kebun sawit dan HPH.

“Sesuai janji Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam, yang menyebutkan bahwa pejabat yang melanggar Inpres Moratorium akan diberi sanksi, maka janji tersebut harus dibuktikannya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Menhut ini,” jelas Elfian.

Greenomics menilai, perubahan fungsi kawasan konservasi dan hutan lindung menjadi areal hutan produksi oleh Menteri Kehutanan tersebut, bisa mencoreng kredibilitas Inpres Moratorium di mata dunia internasional, karena masyarakat global terus mengamati perkembangan pelaksanaan Inpres Moratorium tersebut pasca penetapannya pada 20 Mei 2011 lalu.

 

Sumber: http://www.primaironline.com/berita/ekonomi/1439276-menhut-dituding-pelanggar-pertama-inpres-moratorium

 

One thought on “Menhut dituding pelanggar pertama Inpres Moratorium”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s