Tambah 1 pengecualian, Menhut langgar lagi Inpres Moratorium

Jakarta – Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.323/Menhut-II/2011 tertanggal 17 Juni 2011 telah menambah satu pengecualian baru dari empat pengecualian yang telah ditetapkan oleh Inpres Moratorium. Pengecualian tambahan tersebut adalah memasukkan perubahan peruntukan kawasan hutan yang terkait dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

“Langkah Menhut menambah pengecualian baru tersebut, telah mencederai Inpres Moratorium. Bagaimana mungkin sebuah Keputusan Menteri dapat menambah aturan yang tidak diatur di dalam sebuah Inpres,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, kepada primaironline.com, di Jakarta, Selasa (5/7).

Dengan penambahan pengecualian ini, maka Peta Indikatif Moratorium semakin terancam, karena bakal terkena perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Greenomics mendesak Menteri Kehutanan untuk membatalkan pengecualian tambahan tersebut karena sama sekali tidak diatur dalam Inpres Moratorium.

Secara legal, lanjut Elfian, SK Menhut itu dapat dinilai telah melakukan revisi terhadap Inpres Moratorium dengan cara menambah aturan baru. “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.323/Menhut-II/2011 harus dibatalkan demi hukum,” jelas dia.

 

Sumber: http://www.primaironline.com/berita/ekonomi/162557-tambah-1-pengecualian-menhut-langgar-lagi-inpresi-moratorium

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s