Koperasi Bisa Olah hingga 700 Hektare


Koperasi Bisa Olah hingga 700 Hektare

 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Pemerintah sedang menggodok revisi atas Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Prof San Afri Awang MSc, Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengatakan, satu poin penting dalam revisi perundang-undangan tersebut, yakni pembatasan luas area Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dikelola koperasi maupun perorangan.

“Saat ini kita sedang menggodok aturannya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama sudah disahkan. Dalam aturan ini, nantinya ada aturan mengikat, HTR khusus koperasi maksimal 700 hektare. Kalau aturan lama mengatakan, tak terbatas,” kata Awang dalam Temu Usaha Pengembang dan Kelompok Tani HTR di Manado, akhir pekan lalu.

Khusus pengelola individu pribadi, diatur maksimal luas area HTR sampai 15 hektare. Namun, ini tidak mutlak melainkan tergantung situasi dan kondisi. “Semisal individu sudah mengelola maksimal 3 hektare saja, ya itu yang diverifikasi dan diberi izin,” kata Awang.

Sejauh ini, kata dia, seluruh provinsi sudah dicanangkan HTR masing-masing namun baru sebagian yang diberi izin. “Rata-rata masih dalam verifikasi. Kita memang memperketat verifikasi agar benar-benar ada keadilan.”

Selanjutnya, individu atau kelompok yang mendapat izin mengelola HTR bisa bermitra dengan pengusaha, badan layanan umum (BLU) Kemenhut, atau biaya sendiri untuk mengelola areal yang dipercayakan.

Kepala Dinas Kehutanan Sulut Ir Herry Rotinsulu menjelaskan, Sulut memiliki 46 ribu hektare hutan yang dicanangkan Menhut sebagai cadangan HTR. Sejauh ini baru di Minut seluas seribu hektare dan Minsel dua ribu hektare yang disetujui sebagai HTR.  “Izin dikeluarkan bupati wali kota setelah ada persetujuan Menhut. Minut cadangannya tujuh ribu,” kata dia.

Ia menjelaskan, kelompok atau pribadi yang mengelola HTR bisa memperoleh bantuan dari BLU Kemenhut. Perhitungannya, 1 hektar HTR bisa diberi bantuan Rp 8 juta. “Namun proses verifikasinya tidak mudah,” katanya seraya mengatakan, pemerintah selektif dalam memberikan bantuan karena tak ingin bantuan disalahgunakan. “Kami tak ingin terjadi KUT jilid dua,” tegasnya.
Kadis Kehutanan Minahasa Wenny Talumewo mengatakan, pihaknya siap menjalankan aturan baru. Ia menegaskan, inti dari peraturan baru tersebut, yakni bagaimana memberi keadilan demi kesejahteraan rakyat.  “Bagaimana petani memanfaatkan lahan sekitar dan konsesi yang diberikan. Jangan lahannya sendiri tdak bisa dikelola dan sudah minta lahan konsesi (HTR),” ujarnya. DI Minahasa, terdapat dua kawasan yang masuk cadangan HTR, yakni Gunung Kayuwatu dan Gunung Tatawiran.(*/ndo)

 

Sumber: http://manado.tribunnews.com/2011/07/03/koperasi-bisa-olah-hingga-700-hektare

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s