ICW Teliti Dugaan Alih Fungsi Hutan di Kalteng


ICW Teliti Dugaan Alih Fungsi Hutan di Kalteng

Politikindonesia – Tiga kabupaten di Kalimatan Tengah yakni Seruyan, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat tengah menjadi objek penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW). Fokus penelitian tersebut  terkait dugaan pelanggaran alih fungsi hutan yang terjadi di tiga kabupaten itu.

 

Demikian dikemukakan oleh Peneliti Hukum ICW Donal Fariz yang didampingi Nordin, Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB) saat memberikan keterangan pers di Palangkaraya, Selasa (21/06). Diungkapkannya, saat ini dari beberapa laporan yang masuk ada jutaan hektare izin bodong yang terjadi di Kalteng.

 

Namun hingga saat ini aktor inteltualnya tidak ada yang tertangkap dan yang dijerat aktor lapangan saja. “Ada tiga kabupaten yaitu Seruyan, Kotawaringin Barat dan Kotawararingin Timur kami lihat secara spesifik dugaan terjadinya pelanggaran alih fungsi hutan. Tapi walaupun demikian tidak menampikkan daerah lain di Kalteng untuk juga dilakukan penelitian,” ujarnya.

 

Berdasarkan hasil pengamatan ICW untuk kasus kejahatan kehutanan di Indonesia secara persentase, cukong bebas sekitar 71,41 persen sedangkan sisanya dihukum dibawah 1 tahun 14,29 persen.

 

Di sisi lain, dari aspek kerugian negara versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setidaknya menyebutkan, kerugian negara mencapai Rp30,3 triliun per tahun. Perhitungan itu belum termasuk dampak ekologis yang ditimbulkan.

 

Bahkan, berdasarkan kajian citra lansat yang dilakukan Greenpeace menyebutkan 88% kegiatan penebangan hutan di Indonesia dilakukan secara ilegal atau dikenal dengan pembalakan liar.

 

Dikemukakan Donal, maraknya alih fungsi hutan dikarenakan UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 yang selama ini dipakai mempunyai kelemahan subtansial dan sangat mendasar.

 

Kebanyakan, jika menggunakan undang-undang tersebut yang dijerat justru perorangan dan pelaku penebangan di hutan saja. UU itu tidak menyentuh aktor intelektualnya.  Donal mengemukakan, harus ada terobosan yang luar biasa untuk memberangus dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan yang dengan menerapkan delik korupsi menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 Tahun 1999.

 

Hal ini dikarenakan kejahatan dilakukan secara terstruktur, sistimatis, dan melibatkan unsur pengambil kebijakan, dan dalam banyak kasus kejahatan dilakukan lintas negara (crime). Kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, antara lain, tidak ada definisi mengenai ilegal logging, tidak ada sanksi minimum dan tidak menyangkau kejahatan lain. UU itu juga dianggap tidak mampu menjangkau kejahatan korporasi dan hanya memberikan sanksi administrasi.

(ss/rin/kap)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s