Sertifikasi menekan pembalakan liar


Sertifikasi menekan pembalakan liar.

Kementerian Kehutanan mendorong pemberlakuan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menekan perdagangan kayu ilegal di pasar internasional. Upaya ini dilakukan mengingat negara pengimpor produk kayu mulai menerapkan aspek legalitas dalam perdagangannya.

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Iman Santoso, menargetkan pada Januari tahun depan seluruh industri kayu di Indonesia, yang saat ini berjumlah sekitar 2.000 perusahaan, telah mendapat sertifikasi resmi melalui sistem SVLK.

Iman percaya bahwa penerapan SVLK mampu menekan tingkat pembalakan liar dan menambah posisi tawar perusahaan, baik produsen maupun petani hutan rakyat.

“Tahun ini diharapkan seluruh industri mengajukan proses sertifikasi SVLK,” ujarnya kemarin.

Tapi hingga kini baru 92 perusahan yang mendapat sertifikasi dari SVLK. Alasannya, peraturan mengenai sertifikasi SVLK baru diterapkan mulai dua tahun lalu, sehingga pelaksanaan sertifikasi terhadap seluruh industri baru dilakukan secara bertahap.

PT Sucofindo, salah satu lembaga sertifikasi, telah memberikan sertifikat kepada 34 perusahaan dari total 92 industri penerima sertifikasi SVLK. Direktur Komersial Sucofindo, Hidayat Hardiyan, mengatakan pada 2011 pemberian sertifikat dipercepat untuk seluruh industri kayu dalam negeri.

Tapi Hidayat menampik soal sedikitnya perusahaan yang mendapat sertifikat lantaran biaya yang mahal.

“Program sertifikasi rencananya dibiayai pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara,” ujarnya. “Karena biaya terbatas, biaya sertifikasi bakal ditanggung industri.” Besaran biaya sertifikasi tergantung skala industri dan lokasi. Rentang biayanya Rp 3050 juta per perusahaan. Proses sertifikasi memakan waktu satu setengah bulan. Perusahaan besar yang sudah mendapat sertifikat SVLK adalah PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk dan PT Alas Kusuma.

Selain Sucofindo, sertifikasi dilakukan empat lembaga lain, yakni Mutu Hijau, TUV, BRIC, dan Mutu Agro Lestari. Kelima lembaga sertifikasi

itu sudah diakui secara internasional. Sejauh ini Indonesia mengekspor produk kayu, di antaranya, ke Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Cina.

Chief Executive Officer World Wildlife Fund Indonesia, Efransjah, mengatakan salah satu hambatan sehingga perusahaan enggan melaksanakan sertifikasi SVLK adalah sifatnya yang masih sukarela.“Tapi saya yakin lambatlaun mereka pasti datang untuk sertifikasi,”katanya.

Produsen kayu lokal memang mesti bersiap menghadapi ketatnya aturan yang akan diterapkan Uni Eropa dalam perdagangan produk kayu. Pada Maret 2013, Uni Eropa mewajibkan setiap produk kayu impor harus mendapat verifikasi secara legal dan dipertanggungjawabkan. ● ROSALINA | BOBBY CHANDRA

Sumber: http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2011/05/20/ArticleHtmls/20_05_2011_145_012.shtml

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s