Agenda Mei DPRD: Targetkan Dua Ranperda


Agenda Mei DPRD: Targetkan Dua Ranperda

Padang Ekspres

Pasaman, Padek—DPRD Pasaman menargetkan dua ranperda rampung, yakni Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ranperda Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SOTK- BPBD), Mei ini. Pasalnya, kedua ranperda tersebut saat ini telah masuk pembahasan tanggapan komisi. Selanjutnya dilakukan pembahasan tanggapan fraksi-fraksi  DPRD Pasaman terhadap eksekutif 30-31 Mei mendatang.

“Kalau tidak ada perubahan sesuai jadwal yang dibuat, akhir Mei ini, akan tuntas ranpeda RTRW dan SOTK-BPBD tersebut,” kata Ketua DPRD Pasaman, Yasri Rolan didampingi Wakil Ketua DPRD Pasaman, Edi Ahmad usai rapat paripurna dalam rangka   penyampaian tanggapan Komisi terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW ) dan Ranperda SOTK BPBD, kemarin.

Komisi A menyarankan  agar setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah, pemkab dalam menyusun perencanaan jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang  harus disesuaikan dengan  RTRW tersebut.

Wabup Pasaman, Daniel Lubis menyampaikan, unsur pengarah pada BPBD Pasaman akan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya untuk unsur pengarah yang berasal dari profesional/ahli itu dipilih melalui uji kepatutan atau kelayakan yang dilakukan DPRD Pasaman.

Pada prinsipnya, eksekutif sependapat dan sebaiknya tahapan dilakukan sesuai mekanisme yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati Pasaman. Selain itu, terkait Ranperda RTRW, perubahan status hutan lindung sesuai dengan  RTRW yang diajukan.
Dalam usulan itu, perubahan fungsi kawasan hutan Kabupaten Pasaman, terdapat perubahan dari kawasan hutan lindung menjadi non kawasan hutan atau areal penggunaan lain (APL).

“Draft peta perubahan kawasan hutan lindung telah ditandatangani bersama Gubernur Sumbar dan Bupati Pasaman,” kata Yasri.
Disebutkan Yasri, Ranperda RTRW Kabupaten Pasaman 2010-2030 telah disesuaikan dengan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16 tahun 2009, tentang Pedoman Penyusunan RTRW kabupaten.

Khusus kehutanan, akan dilakukan identifikasi terhadap lokasi kawasan hutan yang dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan, dalam peta penunjukan kawasan hutan yang baru dan telah disetujui Menteri Kehutanan RI. Bahwa, setelah disahkan RTRW ini nanti akan dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan tentang lokasi hutan.

“Tujuannya,  agar masyarakat memahami dimana lokasi yang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung dan mana lokasi yang dapat digarap masyarakat,” pungkas Yasri. (*)

 

Sumber: http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=4748

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s