Pusat Rekomendasikan Pebentkan 32 KPH di Riau


Pusat Rekomendasikan Pebentkan 32 KPH di Riau
Senin, 23 Mei 2011 15:12
Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap hutan yang tersisa, pemerintah pusat merekomendasikan dibentuknya 32 Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di Riau.

Riauterkini-PEKANBARU-Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Riau, Fredrik Suli dalam seminar Pengenalan Konsep KPH yang ditaja Scale Up bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Riau Senin (23/5/11) menyatakan bahwa sesuai dengan surat Dirjend Planologi Kehutanan Kementrian Kehutanan RI nomor S.632/VII-WP3H/2010, Riau diarahkan untuk membangun 32 KP di Riau.

Katanya, dari 32 KPH tersebut, 30 KPH adalah untuk hutan produksi (KPHP) dan 2 KPH sisanya adalah untuk hutan lindung (KPHL). Luasnya untuk KPHP mencapai 3.516.791 hektar. Sedangkan luasan arahan untuk membangun KPHL mencapai 144.513 hektar.

“Riau diarahkan untuk membangun 32 KPH dengan luasan total sebanyak 3.661.304 hektar. Tujuannya adalah untuk melindungi kawasan hutan. Kini pembentukan KPH di Riau tengah dalam proses pembahasan. Karena Dishut sendiri sudah mengajukannya ke Gubernur Riau. Setelah disetujui Gubernur Riau, akan dibahas di DPRD untuk mendapatkan persetujuan peraturan daerah yang menjadi dasar dari pembentukan KPH di Riau,” terangnya.

Jika memang peraturan daerah untuk pembentukan 32 KPH di Riau, maka Dishut akan membentuk unit-unit pelaksana tehnis yang akan menjadi pengelola KPH. Katanya, UPT-UPT tersebut akan berada dibawah koordinasi Dinas Kehutanan Riau. Karena menurutnya, pembentukan UPT KPH tersebut sangat dibutuhkan sesegera mungkin.

Disinggung mengenai tidak masuknya Taman Hutan Raya menjadi KPH, Fredrik mengatakan bahwa Dishut Riau sudah mengajukan Tahura kepada Kementrian Kehutanan RI agar masuk ke dalam UPT KPH yang digabungkan dengan KPH lainnya di sekitarnya.

“Sebagai contoh adalah KPH di Tasik Serkap yang berada di 2 kabupaten (Siak dan Pelalawan). KPH tersebut saat ini tengah dalam proses pembentukannya. Termasuk landasan hukum pembentukan KPH di Riau. Yaitu Peraturan Daerah,” terangnya.

Ditanyakan mengenai perijinan baru industri kehutanan, Fredrik Suli menyebutkan bahwa 2 tahun belakangan ini, Dishut Riau tidak mengeluarkan perijinan ataupun memberikan rekomendasi perijinan bagi perusahaan untuk industri kehutanan. Yang ada hanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memang harus dikeluarkan untuk operasional perijinan yang sudah ada.***(H-we)

Sumber: http://www.riauterkini.com/lingkungan.php?arr=36959

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s