Inpres Moratorium Dinilai tidak Efektif


Inpres Moratorium Dinilai tidak Efektif

PALANGKARAYA–MICOM: Jaringan Penyelamatan Hutan dan Gambut Kalimantan Tengah menyatakan Inpres Nomor 10 tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut dinilai tidak efektif.

“Inpres tersebut hanya bersifat instruksi dan tidak memiliki dampak hukum yang mengikat sehingga sangat mudah untuk tidak dipatuhi, seperti yang terjadi atas Inpres Nomor 2 tahun 2007 tentang rehabilitasi dan revitalisasi kawasan eks PLG yang tidak pernah dijalankan hingga saat ini,” kata Direktur Walhi Kalteng, Arie Rompas, di Palangka Raya, Minggu (22/5).

Dikatakan, meskipun inpres pada tanggal 20 mei 2010 yang juga merupakan Hari Kebangkitan Nasional menjadi berita baik sekaligus menjadi kabar buruk atas ancaman terhadap penyelamatan hutan dan gambut di Kalteng.

Inpres tersebut hanya berlaku di kawasan hutan (konservasi, kawasan lindung, kawasan hutan produksi serta kawasan gambut yang sebenarnya sudah dilindungi melalui kebijakan yang lebih tinggi yaitu undang-undang kehutanan tahun No 41 tahun 1999.

Selain itu istilah hutan alam primer adalah istilah yang tidak dikenal dalam tata kebijakan di sector kehutanan dan merupakan upaya pengkaburan dari objek moratorium yang seharunya berlaku untuk hutan alam.

“Melihat konteks Kalteng yang juga merupakan pilot provinsi percontohan implementasi REDD+ sebagaimana yang terlampir dalam peta, diperkirakan hanya sedikit saja wilayah hutan di Kalteng yang bisa diselamatkan,” katanya.

Wilayah yang menjadi objek moratorium di Kalteng merupakan wilayah hutan lindung seperti hutan lindung Batu Batikap dan Sapat Hawung, wilayah Taman Nasional Sebangau dan Tanjung Puting dan wilayah Suaka Marga Satwa Lamandau dan wilayah gambut seperti Blok E dikawasan eks PLG yang sudah berstatus kawasan lindung.

Namun sayanganya kawasan tersebut juga sudah menjadi site kerja oleh lembaga konservasi international bukan dikuasai oleh masyarakat lokal.

Sedangkan untuk wilayah gambut di Kalteng yang menjadi objek moratorium diantaranya sudah diberikan izin seluas 774.574,86 hektare kepada 118 izin konsensi untuk perkebunan sawit dan 13 izin tambang (KP) yang tidak dipengaruhi oleh Inpres ini.

Di lain sisi wilayah-wilayah perlindungan masyarakat adat seperti pukung pahewan, kaleka lewu dan konsep pengeloalaan hutan secara tradisional yang tersebar di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah masih terancam oleh konversi hutan untuk pertambangan, kehutanan dan perkebunan sawit dan tidak manjadi pertimbangan dari Inpres ini.

Seharusnya moratorium didasarkan pada prasyarat dan indikator sosial dan lingkungan sehinga moratorium atau “jedah” konversi hutan bisa berlaku efektif dan didasarkan untuk upaya perbaikan tata kelola kehutanan, penegakan hukum dan upaya resolusi konflik bagi kepastian ruang-ruang kelola masyarakat untuk menjamin hutan memberikan kesejahteraan bagi rakyat yang hidup di sekitar hutan.

Selain itu, juga diharapkan mampu secara efektif menurunkan emisi dari deforestasi hutan sebagai tangung jawab Indonesia sesuai janji dan komitmen Presiden SBY dalam pertemuan G20 di Pitsburg dan implementasi LOI antara Indonesia dengan Norwegia, kata dia.

Demikian pernyataan Jaringan Penyelamatan Hutan dan Gambut Kalteng dari Walhi Kalteng Arie Rompas, Save Our Borneo Nordin, Pokker SHK Edy Subhany, Betang Borneo Rano Rahman, Mitra LH Kusaritano, Akademisi Bismart Feri Ibie. (Ant/OL-3)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/05/23/227961/127/101/Inpres-Moratorium-Dinilai-tidak-Efektif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s