INPRES MORATORIUM DINILAI BIAS


Inpres moratorium dinilai bias

Published On: 24 May 2011

JAKARTA: Inpres moratorium yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai selain terlambat secara substansial merupakan produk kompromi politik ekonomi dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan.

Menurut pengamat perubahan iklim dari The Australian National University, Fitrian Ardiansyah, Inpres ini hanya mencakup kawasan hutan primer dan lahan gambut yang berlokasi di kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan APL (area penggunaan lain).

Mengutip Peta Indikatif Moratorium yang dilampirkan disebutkan bahwa ada setidaknya 64,2 juta hektar hutan primer dan 31.9 juta hektar lahan gambut yang tercakup dalam moratorium.

Data tersebut berlawanan dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan sebelumnya. Pada bulan Februari 2010, Menteri Kehutanan sendiri menyebutkan bahwa hutan primer yang tersisa di Indonesia hanya tinggal sekitar 43 juta hektar.

Fitrian menyatakan dari data yang ada tentang gambut, perkiraan terbaik lahan gambut Indonesia adalah sekitar 20 juta hektar, yang utamanya terdistribusi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

“Data yang disebutkan oleh Peta Indikatif Moratorium sepertinya perlu dipertanyakan kembali ketepatannya,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan Inpres ini sebenarnya hanya melarang keluarnya izin baru untuk pembangunan di hutan primer dan lahan gambut. Izin-izin yang sudah ada dan sedang digunakan saat ini.

Dia menyatakan pertanyaan besar dari peraturan ini adalah berapa luas kawasan hutan primer dan lahan gambut yang sudah “dikavling” atau diberikan izin untuk dikelola, dibangun atau dikonversi.

Selain itu Inpres yang ada tidak mencakup hutan sekunder di Indonesia yang mencapai luas 20-30 juta hektare, seringkali dalam keadaan terancam untuk dibalak atau dikonversi mejadi areal penggunaan lain.

Pada sisi lain, kebijakan dari Inpres ini tidak memberikan penjelasan atau sinyal yang memadai bagi pihak, sektor, daerah, masyarakat yang akan terkena dampak dari moratorium, terutama yang kemungkinan akan kehilangan pekerjaan, pendapatan ekonomi hingga tidak adanya sistem yang jelas untuk pengawasan, verifikasi dan pelaporan sukses dan gagalnya penerapan moratorium. (msw)

Sumber: http://www.bisnis.com/industri/agroindustri/24637-inpres-moratorium-dinilai-bias

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s