Menteri Kehutanan Menghentikan Izin Baru HPH


Kehutanan

Menteri Kehutanan Menghentikan Izin Baru HPH

KOMPAS/HAMZIRWAN

Kementerian Kehutanan sejak akhir 2009 mewajibkan perkebunan kelapa sawit mempertahankan hutan primer. Salah satunya tampak dari helikopter yang membawa Menhut Zulkifli Hasan dari Pontianak, Kalimantan Barat, ke Katingan, Kalimantan Tengah, Rabu (13/4).

Katingan, Kompas – Industri kayu berbasis hutan alam harus menyiapkan sendiri sumber bahan baku dengan menanami areal bekas tebangan sebelumnya. Pemerintah tidak akan lagi menerbitkan izin hak pengusahaan hutan baru dan hanya memprioritaskan perizinan hutan alam untuk kepentingan restorasi semata.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan hal ini seusai meninjau lokasi penanaman pohon asli lokal di kawasan HPH PT Sari Buma Kusuma di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Rabu (13/4). PT Sari Bumi Kusuma (SBK) mengelola 213.000 hektar HPH dan telah mengembangkan pola tebang pilih tanam jalur (TPTJ) dengan sistem silvikultur intensif seluas 49.701 hektar untuk menjamin pasokan bahan baku.

”Saya tidak akan menerbitkan izin HPH baru. Pengusaha HPH harus menanam pohon kembali di areal lama demi menjamin kelangsungan bisnis mereka,” ujar Zulkifli Hasan.

Indonesia memiliki hutan seluas 133 juta hektar dengan 60 juta hektar di antaranya hutan produksi. Adapun luas konsesi HPH saat ini mencapai 25,7 juta ha.

Pola TPTJ yang intensif mampu memacu pertumbuhan pohon asli setempat sedikitnya tiga kali dari alamiah. Diameter pohon meranti yang bernilai ekonomi tinggi bisa tumbuh 2,5-4 sentimeter per tahun di hutan alam dengan perawatan intensif.

Daur panen pun menjadi lebih cepat karena tidak sampai 25 tahun pohon meranti sudah berdiameter 40 sentimeter. Adapun pohon yang tumbuh alami membutuhkan 80 tahun untuk mencapai diameter 40 sentimeter.

Menhut mendorong pengusaha HPH mengelola hutan alam secara modern. Saat ini bukan lagi masa sekadar menebang dan mengejar konsesi baru yang penuh pohon alam. Pengusaha harus menanam pohon endemik lokal bernilai ekonomi tinggi seperti meranti, ulin (kayu besi), damar, merbau, di sela-sela pepohonan yang tumbuh alami di hutan alam.

Keuntungan komparatif Indonesia sebagai negara tropis semestinya memacu pengusaha HPH menanam pohon. Mereka bisa menggenjot produksi kayu alam nasional menjadi 20 juta meter kubik per tahun lagi dari saat ini 9 juta meter kubik per tahun.

Menhut pun menikmati berjalan kaki di bawah hutan meranti di dalam konsesi SBK. Dia didampingi Direktur Bina Hutan Alam Kemhut Muhammad Awriya Ibrahim, Direktur Utama SBK Jacub Husin, Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Sipet Hermanto, dan pakar kehutanan Universitas Gadjah Mada, Muhammad Naim.

Sipet mengatakan, saat ini ada 10 HPH di Kalteng yang menerapkan pola silvikultur intensif dan TPTJ. Secara nasional, dari sedikitnya 330 unit manajemen HPH baru sekitar 30 unit yang menerapkan pola silvikultur intensif dan TPTJ.

Menurut Jacub, implementasi TPTJ mampu menjamin bahan baku industri perkayuan SBK di Pontianak, Kalimantan Barat. SBK berfokus dalam pengembangan pola silvikultur intensif dan TPTJ berbiaya Rp 8 juta per hektar karena prospektif. (HAM)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s