Angka yang Fantastis… !!!! 1.236 Perusahaan Tambang dan 537 Perusahaan Perkebunan Beroperasi Tanpa Izin


Angka yang Mencengangkan… !!!! 1.236 Perusahaan Tambang dan 537 Perusahaan Perkebunan Beroperasi Tanpa Izin
Rabu, 27 April 2011 | 18:49

Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menyatakan, ada beberapa berusahaan yang beroperasi  tanpa izin. Perusahaan tersebut kebanyaan dari sektor Pertambangan dan sektor Perkebunan. Jumlah perusahaan di sektor tambang beroperasi tanpa izin adalah 1.236 perusahaan sedangkan untuk sektor Perkebunan sekitar  537 perusahaan beroperasi tanpa izin.

Pertambangan

Perusahaan  – perusahaan tersebut tersebar di beberapa wilayah antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat beroperasi tanpa izin.

Menurut kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan di Jakarta, Rabu “Potensi kerugian negara akibat kegiatan ilegal yang dilakukan sejak 10-15 tahun lalu tersebut mencapai Rp 311,4 triliun,” Dia mengatakan, beberapa dari perusahaan tersebut yang beroperasi tanpa izin adalah perusahaan besar  karena perusahaan tersebut dengan memegang konsensi lahan yang mencapai ribuan hektar. Meskipun Menteri mempunyai nama-nama perusahaan besar tersebut, tetapi Menteri enggan menyebutkan nama-nama grup perusahaan yang dimaksud.

Menurut Menteri, perusahaan yang beroperasi tanpa izin tersebar di beberapa wilayah antara lain di Kalimantan Tengah (629 Perusahaan Tambang dan 282 Perusahaan Perkebunan), di Kalimantan Barat (384 Perusahaan Tambang dan 169 Perusahaan Perkebunan), dan di Kalimantan Timur (223 Perusahaan Tambang dan 86 Perusahaan Perkebunan).

Hasil temuan pelanggaran perizinan tersebut didapatkan dari laporan bupati/wali kota dan gubernur di tiga provinsi tersebut. Untuk provinsi Kalimantan Tengah, hasil temuan dari laporan bupati/wali kota dan gubernur. Hasil temuan pelanggaran perizinan tersebut sudah dikaji dan didalami tim dari Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Perkebunan Sawit

Berdasarkan laporan bupati/wali kota dan Gubernur di Kalimantan Tengah, Menteri mengatakan “ditemukan 282 unit perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa izin dengan total luas lahan yang digunakan 3.934.963 hektare, sedang untuk perusahaan pertambangan sebanyak 629 unit dengan luas lahan yang digunakan 3.570.518,20 hektare”.

Temuan kepala daerah di Kalteng akan didalami dan dikaji tim dari Kementerian Kehutanan dan Satgas pemberantasan Mafia Hukum. Tim gabungan tersebut, kata Menhut, telah mendalami sembilan perusahaan yang membuka tambang di kawasan hutan lindung, yaitu PT BBP, PT AKT, PT BST, PT DSR, PT SKEJ, PT HM, PT KPS, PT RC, PT KSK.

Ada 54 perusahaan perkebunan yang tidak mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dengan luas mencapai 623.001 hektare. Rinciannya, di Kabupaten Barito Utara satu kasus seluas 5.000 ha, Kabupaten Barito Selatan satu kasus seluas 20.000 hektare, dan Kabupaten Barito Timur tiga kasus dengan luas 19.500 hektare.

Selain itu, Kabupaten Kapuas 9 kasus dengan luas 150.410 hektare, Kabupaten Gunung Mas 6 kasus dengan luas 83.770 hektare, dan Kabupaten Katingan 5 kasus seluas 71.900 hektare.Untuk Kabupaten Kota Waringin Timur ada 13 kasus dengan luas 107.276 hektare, Kabupaten Seruyan enam kasus seluas 40.445 hektare, Kabupaten Kotawaringin Barat empat kasus seluas 38.700 hektare, dan Kabupaten Lamandau enam kasus seluas 86.000 hektare.

Beberapa perusahaan perkebunan yang belum mengantongi izin tersebut, di antaranya PT MASK (20.000 hektare), PT MSS (19.500 hektare), PT SP (15.000 hektare), PT RASR (20.000 hektare), PT KAL (20.000 hektare), PT DAM (20.000 hektare), PT ATA (15.000 hektare), PT TPA (15.000 hektare), PT MSAL (15.000 hektare), PT KKK (17.000 hektare), PT KDP (17.500 hektare), PT GRMK (16.200 hektare).

Zulkifli mengatakan nama-nama perusahaan tersebut sengaja dirahasiakan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. “Kami tidak sebut lengkap namanya karena baru indikasi tentu akan ditindaklanjuti nantinya,” katanya.

Untuk Kalimantan Timur, perusahaan perkebunan sebanyak 86 unit seluas 720.829,62 hektare dan perusahaan pertambangan sebanyak 223 unit dengan luas 774.519,45 hektare. Di Kalimantan Barat, kasus yang melibatkan 169 unit perusahaan perkebunan dengan luas mencapai 2.145.846,23 hektare dan perusahaan pertambangan sebanyak 384 unit dengan luas 3.602.263,30 hektare.

Kasus di Kalbar dan Kaltim belum diungkapkan nama-nama perusahannya sebab masih didalami oleh Pokja Kementerian Kehutanan dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s