2013, Ekspor kayu Indonesia sudah bersertifikat SVLK

2013, Ekspor kayu Indonesia sudah bersertifikat SVLK

 

JAKARTA: Setidaknya 75% pasar kayu tujuan ekspor dari Indonesia telah mengantongi sertifikat verifikasi dan legalitas menyusul pemberlakuan secara penuh kerja sama kehutanan dengan Eropa.

 

Mulai Maret 2013 hanya perusahaan-perusahaan kayu yang mengantongi sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) saja yang boleh mengekspor kayu ke Uni Eropa.

 

Hingga saat ini baru 125 perusahaan kayu berbagai jenis yang memiliki sertifikat SVLK. Sertifikat yang menunjukkan legalitas kayu ini belum diterapkan secara penuh oleh Indonesia dan pasar Uni Eropa sekarang.  Lanjutkan membaca 2013, Ekspor kayu Indonesia sudah bersertifikat SVLK

Kayu Indonesia Tembus Eropa

Kayu Indonesia Tembus Eropa

 

Jurnas.com | AKHIRNYA setelah negosiasi selama 4-7 tahun dengan pihak Eropa, kayu Indonesia memperoleh jalur hijau untuk dipasarkan di sejumlah negara Uni Eropa seperti Belgia, Italia, Spanyol, Norwegia. Pasalnya, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang mulai diterapkan di Indonesia bisa diterima oleh Uni Eropa.

Dirjen Bina Usaha Kehutanan Iman Santoso mengatakan beberapa negara Uni Eropa telah menyatakan kesiapannya untuk menerima produk kayu yang telah mendapat sertifikat SVLK dari Indonesia sehingga tidak ada lagi istilah kayu Indonesia dianggap sebagai kayu ilegal. “Mereka akhirnya sepakat sistem legalisasi Indonesia sudah sesuai dan diterima dengan begitu semua kayu asal Indonesia tidak bisa diakui negara lain sebagai kayu mereka,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/9) untuk memaparkan hasil perjanjian Indonesia-Uni Eropa di Jakarta, Senin (26/9). Lanjutkan membaca Kayu Indonesia Tembus Eropa

Pasar Eropa Tuntut Sertifikasi untuk Produk Kayu Indonesia

Pasar Eropa Tuntut Sertifikasi untuk Produk Kayu Indonesia

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Eksportir kayu dan produk kayu Indonesia untuk pasar Eropa, harus mampu menunjukkan sumber bahan baku yang lestari mulai tahun 2013.

Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa akan menandatangani kesepakatan kemitraan sukarela (voluntary partnership agreement/VPA), soal legalitas hukum perdagangan kayu pertengahan tahun 2012.

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Iman Santoso di Jakarta, Senin (26/9/2011).

Iman memimpin delegasi Pemerintah Indonesia ke Brussel, Belgia, untuk sosialisasi VPA kehutanan kepada pejabat kedutaan besar RI dan pejabat ekonomi perwakilan di negara-negara Eropa, 14-16 September. Lanjutkan membaca Pasar Eropa Tuntut Sertifikasi untuk Produk Kayu Indonesia

Produk Kayu Indonesia Diakui Uni Eropa

Produk Kayu Indonesia Diakui Uni Eropa

 

JAKARTA–MICOM: Indonesia dan Uni Eropa menyepakati perjanjian Forest Law Enforcement Goverment and Trade-Voluntary Parnership Agrement (FLEGT-VPA).

Perjanjian tersebut menjamin 48 jenis produk kayu yang telah mendapatkan sertifikat Sistem Verifikasi Legilitas Kayu (SVLK) dari Indonesia diterima negara-negara Eropa.

Demikian ditegaskan Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) Iman Santoso, Senin (26/9). Lanjutkan membaca Produk Kayu Indonesia Diakui Uni Eropa

Uni Eropa Akui Produk Kayu Indonesia

Uni Eropa Akui Produk Kayu Indonesia

TEMPO Interaktif, Jakarta – Indonesia sudah bisa memasarkan produk kayu dan olahannya ke sejumlah negara di Uni Eropa seperti Belgia, Italia, Spanyol, Norwegia, dan sebagainya. Hal ini karena Indonesia telah memperoleh jalur hijau setelah negosiasi selama 4-7 tahun dengan pihak Eropa. Jalur hijau ini melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang disetujui Uni Eropa.

Dirjen Bina Usaha Kehutanan Iman Santoso mengatakan beberapa negara Uni Eropa telah menyatakan kesiapannya untuk menerima produk kayu yang telah mendapat sertifikat SVLK dari Indonesia sehingga tidak ada lagi istilah kayu Indonesia dianngap sebagai kayu illegal. “Mereka akhirnya sepakat sistem legalisasi Indonesia sudah sesuai dan diterima dengan begitu semua kayu asal Indonesia tidak bisa diakui negara lain sebagai kayu mereka,” katanya, Senin, 26 September 2011. Lanjutkan membaca Uni Eropa Akui Produk Kayu Indonesia

Permenhut 62/2011 Pasti Dicabut

Permenhut 62/2011 Pasti Dicabut

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Greenomics Indonesia mengaku mendapat konfirmasi langsung dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan bahwa Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 62 Tahun 2011 telah diputuskan untuk dicabut. “Respons saya ke Menhut adalah langkah tersebut sangat baik dan aspiratif. Kami sangat mengapresiasi,” kata Direktur Eksekutif Elfian Effendi, Jumat (23/9/2011), di Jakarta.

Informasi pencabutan Permenhut itu didapatkan Elfian melalui pesan pendek Menhut, Kamis malam.

Seperti pernah diberitakan, Permenhut Nomor 62 Tahun 2011 yang diteken pada 25 Agustus 2011, atau beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1432 H, ditentang banyak kalangan karena mengakui tanaman sawit sebagai tanaman kehutanan dan melegalkan operasi perkebunan sawit ilegal yang izin-izinnya bermasalah secara hukum untuk tetap dapat beroperasi di dalam kawasan hutan. Lanjutkan membaca Permenhut 62/2011 Pasti Dicabut

Presiden Tidak Serius Selamatkan Hutan

Presiden Tidak Serius Selamatkan Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi organisasi masyarakat sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menyerukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk lebih serius menjalankan komitmennya menyelamatkan hutan Indonesia dan mengurangi emisi akibat deforestasi.

Ketidakseriusan Presiden tecermin dari banyaknya hal-hal mendasar masalah kehutanan yang secara sengaja diabaikan oleh Kementerian Kehutanan. Abainya pemerintah dalam hal ini berakibat semakin maraknya konflik dalam kepengurusan sumber daya alam, baik antarsektor, pusat-daerah, maupun antara masyarakat dengan pemerintah dan atau perusahaan. Lanjutkan membaca Presiden Tidak Serius Selamatkan Hutan